Merangin - Rumah Pribadi Bupati Merangin Mashuri didatangi puluhan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Merangin, Selasa (11/04/2023).
Kedatangan Satpol PP ke kediaman Mahshuri yang beralamat di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko untuk menanyakan permasalahan terkait tingkat kesejahteraan yang sangat rendah.
Pihak Satpol PP sempat beradu mulut dengan ajudan Bupati dengan memperlihatkan sikap emosi.
Sebelum meninggalkan rumah pribadi Mashuri, salah satu Satpol PP Aat mengatakan bahwa mulanya mereka hanya ingin menemui kepala Satpol PP di kantor.
Kedatangan personel Satpol PP ini untuk mempertanyakan persoalan kesejahteraan yang sangat rendah.
Situasi di lapangan, sempat terjadi adu mulut dan terlihat beberapa ajudan Bupati terlihat emosi. Akhirnya puluhan anggota tersebut meninggalkan rumah dinas Bupati.
Salah satu personel Satpol PP Merangin, Aat mengatakan, bahwa awalnya para personel hanya ingin melakukan pertemuan dengan Kepala Satuan Pol PP di kantor.
"Namun tidak ada tanggapan yang berarti, jadi beberapa di antara kami nekat langsung mempertanyakan hal ini ke Bupati yang saat itu memang berada di rumah pribadi," kata Aat.
Aat menjelaskan, masalah kesejahteraan yang dimaksud adalah gaji personel yang sangat rendah.
"Untuk angkatan 2016 misalkan, awalnya mendapatkan gaji Rp 800 ribu per bulan, sampai dengan tahun 2022, gaji mengalami penurunan menjadi Rp 600 ribu, sedangkan untuk angkatan 2007, mendapatkan gaji Rp1 juta, yang sebelumnya Rp1,2 juta," jelasnya.
Selain itu, masalah uang saku untuk personel yang melakukan penjagaan piket di kantor bupati juga menjadi permasalahan.
"Uang saku juga tidak ada lagi, bayangkan saja personel melakukan penjagaan selama 24 jam, tidak ada saku sehingga personel rela menahan lapar saat bertugas," lanjutnya.
Sebenarnya lanjut Aat, persoalan ini sudah menjadi permasalahan sejak 2022 lalu, namun para personel mencoba menahan diri dengan harapan gaji dapat dikembalikan seperti semula.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Merangin Shobraini mengatakan, persoalan ini berawal saat beberapa personelnya menghadap Ketua DPRD Kabupaten Merangin, menanyakan terkait anggaran pembuatan gaji.
"Mereka tidak mengungkapkan ke saya langsung, kalau niatnya baik, seharusnya tinggal bertemu dengan saya bicarakan baik-baik, kan bisa diperjuangkan anggarannya di DPRD sehingga gajinya bisa naik juga," kata Shobraini.
